Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta telah memutuskan bahwa pembahasan utama akan difokuskan pada upaya untuk menggratiskan sekolah swasta di kawasan kumuh karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar, mengatakan bahwa masalah sekolah swasta gratis akan menjadi topik penting dalam pembahasan Pansus, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah kumuh yang sangat membutuhkan perhatian. Menurutnya, kebijakan sekolah swasta gratis ini akan menjadi bagian integral dari agenda Pansus Pendidikan.
Anggi juga menyoroti tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, karena masih banyak sekolah swasta yang belum bersedia untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program tersebut. Ia menekankan bahwa pendidikan memiliki peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena merupakan pondasi pertama bagi anak-anak untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu, program sekolah gratis diharapkan juga dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam sistem zonasi penerimaan siswa yang selama ini menjadi tantangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Anggi berharap bahwa program sekolah gratis ini mampu memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di kawasan kumuh, karena dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak akan memiliki pengetahuan yang lebih luas, kemampuan komunikasi yang baik, dan kesempatan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyatakan siap untuk menguji coba 40 sekolah swasta dalam program “Pendidikan Gratis” guna memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, juga menambahkan bahwa 40 sekolah swasta ini akan diumumkan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, namun belum disebutkan waktu pastinya. Uji coba program pendidikan gratis ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu. Ima menegaskan bahwa pihaknya ingin mewujudkan sekolah gratis secara bertahap, dengan memperhatikan kondisi keuangan yang ada, sehingga pendistribusian bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga bisa dilakukan secara bertahap.
