Pada hari pertama masa jabatannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump segera mengambil langkah cepat dengan menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang mencerminkan prioritas utamanya untuk periode kedua pemerintahan. Tindakan ini menegaskan komitmen Trump terhadap isu-isu yang menjadi fokus kampanyenya, termasuk sektor imigrasi, ekonomi, dan energi. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan tidak hanya merombak arah pemerintahan, tetapi juga berdampak signifikan pada posisi Amerika Serikat di panggung global. Perintah eksekutif adalah instruksi tertulis yang dikeluarkan presiden kepada pemerintah federal tanpa perlu persetujuan dari Kongres. Instruksi ini memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang dan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara cepat di berbagai bidang.
Beberapa contoh perintah eksekutif yang ditandatangani Trump di hari pertamanya antara lain mengembalikan nama Gunung McKinley, memperkuat penegakan hukum imigrasi, mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, dan menetapkan kartel sebagai organisasi teroris asing. Langkah-langkah lainnya termasuk mengakhiri perekrutan berbasis keberagaman di pemerintahan federal, menangguhkan penyewaan angin lepas pantai, dan mencabut izin keamanan mantan pejabat intelijen yang terlibat dalam koordinasi politik yang tidak pantas. Trump juga memberikan pengampunan kepada para perusuh 6 Januari, mengalihkan air dari Delta Sacramento-San Joaquin, dan menyatakan keadaan darurat energi nasional.
Dengan serangkaian keputusan tersebut, Trump berusaha menjalankan agenda kebijakan “America First” yang mendukung pekerja, produsen, dan bisnis lokal. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam, energi, dan makanan laut, Trump juga memastikan pelaksanaan undang-undang imigrasi sesuai aturan federal. Bagaimanapun, keputusan-keputusan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik, serta menimbulkan diskusi yang cukup sengit di Amerika Serikat.
